Selamat datang di Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A   Click to listen highlighted text! Selamat datang di Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A Powered By GSpeech
Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA

Jalan Kalimantan No. 3 Jember KP: 68121 Telepon: 0331-337471 Fax: 0331-335845

email : pn.jember@yahoo.co.id


Logo Artikel

ZONA INTEGRITAS.HTML

Zona Integritas

Zona Integritas Pengadilan Negeri Jember Kelas IA

RENCANA AKSI/RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WBK/WBBM PADA PENGADILAN NEGERI JEMBER

 

I. LATAR BELAKANG.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu satuan kerja bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas. Ketua Pengadilan Negeri Jember telah mencanangkan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada tanggal 21 Pebruari 2019 bertempat di Pengadilan Negeri Jember dengan disaksikan oleh pimpinan instansi terkait yaitu Bupati Jember, Kajari Jember dan Kapolres Jember serta disaksikan pula oleh tokoh agama dan undangan lainnya. Pencanangan tersebut telah pula diliput oleh media massa yaitu Jember Tv dan telah pula dipublikasikan melalui website Pengadilan Negeri Jember serta  spanduk/banner yang dipasang di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Jember.

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindaklanjut Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Adapun program tersebut disusun menjadi suatu rencana aksi/rencana kerja oleh masing-masing area kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Pengadilan Negeri Jember;

II. DASAR HUKUM.

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  3.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6.
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentan Peradilan Umum;
  7.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
  8.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  9.
Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
10. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13.
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014.

III. MAKSUD DAN TUJUAN.

  1. Rencana aksi/rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Satuan Kerja (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
  2. Tujuan penyusunan rencana aksi/rencana kerja ini adalah agar kegiatan pembangunan Zona lntegritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Peradilan Umum dilakukan secara sistematis, terjadwal, terukur dan berkelanjutan.

IV. STRUKTUR ORGANISASI TIM PEMBANGUNAN ZI.

 Struktur Organisasi Tim Pembangunan Zona lntegritas ditetapkan berdasarkan keputusan ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor  W14-U3/202/KP.04.6/02/2019 sebagai berikut :

 

V. RENCANA AKSI/RENCANA KERJA MASING-MASING AREA.

AREA I

Target yang ingin dicapai area I adalah:
1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Satker yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Target Prioritas area I yaitu: 
terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Pengadilan Negeri Jember;

 

 AREA II

Target yang ingin dicapai dalam kegiatan area II ini adalah:
1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pada satuan kerja.
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pada satuan kerja.
3. Meningkatnya kinerja pada satuan kerja.

Target prioritas:
“Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pada satuan kerja”

AREA III

Target yang ingin dicapai melalui program area III adalah :
1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pola Mutasi Internal
3.Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
4. Penetapan Kinerja Individu
5. Penegakan aturan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku
6. Sistem Informasi Kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala

Target Prioritas:
Penegakan aturan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku.

AREA IV

Target yang Ingin Dicapai Area IV adalah:
1. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
2. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

Target Prioritas
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pengadilan Negeri Jember

AREA V

Target Yang Ingin Dicapai:
1. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara.
2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Keuangan Negara.
3. Menurunnya Tingkat Penyalahgunaan Wewenang.

Target Prioritas:
Menurunnya Tingkat Penyalahgunaan Wewenang.

AREA VI

Target yang ingin dicapai melalui program area VI adalah:
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau).
2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional.
3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Target prioritas:
Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau).


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech