Berita
Mahkamah Agung melalui Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2024 membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia terbaik yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama. Untuk lebih lengka [ ... ]
Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu
Tahun Anggaran 2024 - 2025
Jakarta 14 s.d. 19 februari 2024
Dalam rangka mempersiapkan pelatihan bagi calon hakim terpadu tahun anggaran 2024 - 2025, Mahkamah Agung mengundang para Mentor untuk mendapatkan pelatihan sebelum menjadi mentor di Satk [ ... ]
Jumat, 16 Februari 2024, bertempat di Masjid Al Mizan, telah dilaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H yang dihadiri oleh seluruh warga Pengadilan Negeri Jember. Acara dimulai pukul 08.00 yang dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Wak [ ... ]
Rabu, 7 Februari 2024,
Bertempat di ruang telekonferens Pengadilan Negeri Jember, telah dilaksanakan kegiatan meeting by zoom, yg diadakan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, terkait dengan Pembinaan Pimpinan Pengadilan Tinggi Surabaya kepada Satker di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya, kegiatan [ ... ]
On The News
Kerja sama pengelolaan Posbakum di Pengadilan Negeri (PN) Jember oleh Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember (BPBH FH UNEJ) diakui I Wayan Gede Rumega, Ketua Pengadilan Negeri Jember. “Anggaran Posbakum itu sedikit sekali. FH UNEJ bisa membantu melebihi dari target,” [ ... ]
Diskominfo Jember - Pemerintah Kabupaten Jember kembali menjalin sinergi & kolaborasi dengan Pengadilan Negeri Jember. Yakni, berupa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri.
Mewakili Ketua Pengadilan Negeri Jember, Juru Bicara Pengadilan Negeri Jember Totok Yanuarto, SH., MH., [ ... ]
JEMBER, KOMPAS.TV - Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (MA) meresmikan program pelayanan terpadu satu pintu dan “launching” 13 inovasi layanan online di Pengadilan Negeri Jember, Jawa Timur.
Program ini sebagai bentuk pelayanan digitalisasi yang cepat, mudah dan transparan untuk memenuhi [ ... ]
Posbankum Online Oleh Sukron Makmun, M.Si 29 June 2021 Jember, 29 Juni 2021 Fakultas Hukum (FH) Universitas Jember bekerjasama dengan Pengadilan Negeri (PN) Jember meluncurkan inovasi baru, yakni Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Online. Posbankum Online menjadi perluasan layanan bantuan huk [ ... ]
Pengumuman
Sesuai Surat Nomor: 04/PPBJ/PL.08/PN Jmr/01/2024 tentang Pengumuman Hasil Seleksi oleh Panitia Pe [ ... ]
Sesuai Surat Nomor: 01/PPBJ/PL.08/PN Jmr/01/2024, Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi Lembaga P [ ... ]
Hakim Agung MA Dikukuhkan Sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jember
Jember, 15 Januari 2020
Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI), Dr. HM. Hary Djatmiko, SH., MS dikukuhkan sebagai guru besar bidang hukum perpajakan Fakultas Hukum Universitas Jember (15/1). Pengukuhan ini menjadikan Prof. Dr. HM. Hary Djatmiko, SH., MS., sebagai satu-satunya guru besar hukum perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu dalam sambutan pengukuhannya, Rektor Universitas Jember, Moh. Hasan, menyampaikan kebanggaannya atas pengukuhan Prof. Dr. HM. Hary Djatmiko, SH., MS sebagai guru besar di Kampus Tegalboto yang diharapkan akan menjadikan Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai pusat keunggulan di bidang hukum perpajakan di Indonesia.
“Saya percaya kepakaran yang dimiliki oleh Prof. Dr. HM. Hary Djatmiko, SH., MS di bidang hukum perpajakan akan mendorong semakin banyak kajian dan penelitian di bidang hukum perpajakan, terutama bagi dosen, dan mahasiswa jenjang magister dan doktoral di Fakultas Hukum Universitas Jember dan juga fakultas terkait lainnya. Sehingga akan lahir para ahli hukum pajak yang kompeten. Pasalnya beliau bukan hanya akademisi saja, tapi sekaligus sebagai praktisi yang benar-benar menguasai hukum perpajakan selaku hakim agung di Mahkamah Agung,” tutur Rektor Universitas Jember.
Tidak hanya dihadiri sivitas akademika Universitas Jember, pengukuhan Prof. Dr. HM Hary Djatmiko, SH., MS., dihadiri para koleganya dari Mahmakah Agung RI, termasuk Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. M. Hatta Ali. Ditemui seusai acara pengukuhan, Ketua Mahkamah Agung RI memberikan apresiasi atas keberhasilan Prof. Dr. HM Hary Djatmiko, SH., MS., sebagai guru besar di Fakultas Hukum Universitas Jember. “Mahkamah Agung bangga, dalam tiga bulan ini ada tiga orang hakim agung yang meraih gelar profesor termasuk Pak Hary. Pencapaian ini luar biasa mengingat di sela-sela kesibukan memeriksa dan mengadili perkara, kawan-kawan mampu membagi waktu dengan berkiprah di kegiatan akademis sehingga berhasil menjadi guru besar. Untuk diketahui, di tahun 2019 ada kurang lebih sepuluh ribu perkara pajak yang masuk ke Mahmakah Agung,” ungkap Prof. Dr. M. Hatta Ali.
Dalam orasi ilmiah berjudul Peranan Asas Iktikad Baik Dalam Pembangunan Hukum Perpajakan Melalui Putusan Mahkamah Agung, Prof. Dr. HM. Hary Djatmiko, SH., MS., menjelaskan posisi pajak yang sangat penting dalam sebuah negara, karena pajak merupakan kewajiban konstitusional yang memiliki implikasi hukum maupun ekonomi. Namun dalam perjalannnya, bisa saja terjadi sengketa pajak yang terjadi. Oleh karena pentingnya pajak tersebut maka lembaga peradilan pajak diberi kewenangan dalam menegakkan hukum pajak. Di sini hakim perlu mempertimbangkan iktikad baik pihak yang bersengketa. Iktikad baik obyektif berupa kejujuran dalam melakukan perbuatan hukum, dan iktikad baik subyektif yang didasarkan pada norma-norma kepatutan dan norma lain yang berlaku dalam masyarakat.
“Dalam mekanisme penyelesaian sengketa pajak, Pengadilan Pajak memiliki kewenangan istimewa sebagai pengadilan pertama dan sekaligus terakhir dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa pajak. Oleh karena itu dalam memutus sebuah perkara sengketa pajak, maka hakim Pengadilan Pajak perlu mempertimbangkan asas iktikad baik selain kebijakan hukum sebagai instrumen hukum tanpa meninggalkan asas kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Artinya dalam penyelesaian sengketa pajak memungkinkan penerapan asas ultimum remedium yang bisa berupa sanksi administratif dibandingkan penerapan asas primum remedium yang berupa sanksi pidana,” jelas hakim agung kamar tata usaha negara ini.
Dengan pengukuhan kali ini, maka jumlah profesor yang masih aktif mengajar di Kampus Tegalboto sejumlah 51 profesor dengan catatan tiga orang profesor tengah mendapatkan penugasan di luar Universitas Jember. Selain itu masih ada tujuh dosen yang saat ini pengurusan guru besarnya masih berproses di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (iim)
source berita : Press Release Humas Universitas Jember
Jadwal Sidang Hari Ini
MAKLUMAT PELAYANAN
STANDAR PELAYANAN
Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Lebih LanjutPencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung
Pencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia
Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi
Pencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas